Masyarakat yang memiliki zona girik yang ingin reksa sertifikat zona tersebut sudah tidak demi bingung sedang karena pengurusan ketiga itu bisa dijalani Badan Pertanahan Nasional. Bagi masyarakat yang ingin tau cara mengurusnya seperti apa pun bisa langut di penunggu pintu ini prosesnya.

Pertama adalah melakukan pengukuran ke zona, tahapan yang pertama itu akan dikerjakan setelah pemohon sudah melengkapi berkas sembahyang. Nantinya pemohon akan memperoleh tanda terima berona dokumen dr Kantor Pertanahan, setelah itu petugas kantor akan saksama melakukan pengukuran. Setelah cukup di zona, petugas hendak mengukur jurnal tanah yang akan terbuat sertifikat selama masa pengukuran pemohon harus menampakkan batas-batas tanah kepada aparat yang menghitung.

Kedua yaitu mengesahkan tembusan ukur, sehabis pengukuran sudah dilakukan sambil petugas sebab itu hasil pengukuran tersebut mau langsung dicetak dan juga di petakan. Semua mode tersebut dilakukan langsung tatkala BPN ataupun Badan Pertanahan Nasional, perolehan ukur ini akan disusun menjadi sebuah surat. Seandainya sudah meloncat bentuk sebagai surat oleh sebab itu surat ukur tersebut pada langsung ditandatangani atau disahkan oleh penata laksana kantor BPN. Biasanya penata usaha pengelola yang suka mendata tangani surat mereka itu oknum seksi pemetaan dan pengukuran.

Ketiga ialah penelitian personel panitia A, jika tembusan ukur ditandatangani maka sepak-terjang berikutnya ataupun proses selanjutnya yang kudu dilakukan ialah proses komite A. Reaksi ini dikerjakan di subseksi pemberian sidik tanah & anggota yang akan meninggalkan proses tersebut adalah personel dari kelurahan setempat & juga personel BPN. Tengah proses reksa tanah girik berlangsung, pemohon wajib langsung mengikuti prosesnya.

Keempat adalah menunggu maklumat data Yuridis, jika ke-3 proses yang sudah disebutkan tadi telah dilakukan semata maka prosesnya yaitu pemohon menunggu keterangan permohonan sidik tanah diumumkan di institusi BPN serta juga Pangkalan Kelurahan. Lazimnya data itu akan diumumkan selama 60 hari atau 2 rembulan, lamanya zaman pengumuman tersohor sudah menurut peraturan penguasa negara pasal 26.

Kelima didefinisikan sebagai menunggu penerbitan surat titik kata hasil hak bagi tanah. Sehabis pengumuman kabar memenuhi saat yang ditentukan aturan supremasi maka mode pengurusan dilanjutkan dengan menyukai surat dekrit hak kepada tanah diterbitkan. Surat keputusan tersebut udah terbit bentuknya akan tepat berupa SHM atau syahdah hak milik.

Keenam yaitu melakukan pembayaran BPHTB ataupun bea royalti hak pada tanah. Pembayaran BPHTB kudu dibayarkan selevel luas tanah yang ketika urus sertifikatnya seperti yang sudah tercantum di surat ukur. Total biaya yang harus dibayarkan tergantung NJOP atau peringkat jual tujuan pajak & juga tergantung luas zona.

Jika sudah melakukan pembayaran tersebut sebab itu proses berikutnya yang dikerjakan adalah penerbitan sertifikat pada subseksi PHI atau pendaftaran dan kisah. Setelah seluruh proses dikerjakan maka prosedur terakhir yang harus dijalani yaitu menangkap sertifikat tanah girik yang loket pembayaran.