SariAgri - Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi. Pelantikan ini menandakan terbentuknya Kementerian Investasi usai disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).

Praktis, dengan pelantikan ini akan ada peningkatan dari sisi kelembagaan investasi. Dimana sebelumnya hanya berbentuk Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), kini berganti menjadi sebuah Kementerian.

“Bapak Presiden Joko Widodo resmi melantik bapak Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi pada tanggal 28 April tepatnya,” ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Eko Heri Purwanto, dalam acara market sounding secara virtual, Kamis (6/5/2021)

Heri Eko melihat dengan peningkatan kelembagaan, diharapkan dapat membawa angin segar bagi para investor. Terlebih ada kepastian regulasi yang diberikan dengan peningkatan kelembagaan tersebut.


Resmi, Jokowi Lantik Menteri Investasi, Mendikbud Ristek dan Kepala BRIN


Bahlil Siap Realisasikan Target Investasi Rp900 Triliun


“Kementerian Investasi atau BKPM diharapkan dapat memberikan kepastian regulasi dan iklim investasi bagi para investor dengan peningkatan status kelembagaan tersebut,” tuturnya.

Selain itu, Heri Eko melanjutkan, peningkatan kelembagaan ini koordinasi juga diharapkan lebih baik dengan Kementerian lainnya. Sehingga diharapkan iklim investasi dalam negeri akan semakin membaik termasuk dalam proyek infrastruktur.

Pertanian dan Perkebunan “Serta kerjasama dengan kementerian investasi dan kementerian lainnya bisa lebih selaras,”jelasnya.

Sekadar informasi, mengutip dari Kementan, pada tahun 2019 nilai investasi pada sektor pertanian yang bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) meningkat 47,5 persen dari sebesar Rp29,6 triliun tahun 2018 menjadi Rp43,6 triliun.

Sayangnya Penanaman Modal Asing (PMA) belum banyak bergerak di sektor pertanian, sehingga perlu didorong terus. Untungnya, di tahun 2019, total investasi positif alias meningkat 5,4%, dari sebesar Rp54,1 Triliun tahun 2018 menjadi Rp57,0 Triliun.